Pekanbaru, Metro 86 — Senin,15 September 2025, bertempat di Alda FoodCourt Pekanbaru, KAMMI Riau mengadakan diskusi publik bertema “Penegakan Supremasi Sipil & Pembentukan Investigasi Independen di balik Gerakan Agustus” bersama bapak Dosen Dr. Harmaini dan tokoh aktivis senior Riau..
Diskusi fokus membahas Gelombang kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menyisakan banyak pertanyaan mendasar mengenai arah perjalanan demokrasi di Indonesia. Peristiwa itu tidak boleh dipandang sebagai sekadar letupan spontan, tetapi sebagai alarm bagi bangsa untuk lebih serius menegakkan supremasi sipil, menguatkan institusi demokrasi, serta memastikan tidak ada kekuatan di luar konstitusi yang mengambil alih kedaulatan rakyat.
Di tengah krisis kepercayaan publik, langkah paling mendesak adalah mempertegas posisi bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan, dan supremasi sipil harus berdiri di atas segala bentuk intervensi kekuatan non-demokratis. Supremasi sipil tidak hanya soal jargon, tetapi komitmen bahwa keputusan politik harus lahir dari mekanisme sipil yang sahih, transparan, dan akuntabel.
Lebih jauh, dugaan adanya skenario makar di balik kerusuhan Agustus tidak boleh dibiarkan menjadi isu liar yang menyesatkan opini publik. Negara wajib hadir, tidak dengan pendekatan represif semata, melainkan dengan membentuk Tim Investigasi Independen yang profesional, transparan, dan dipercaya publik.
Tim ini harus mampu mengungkap secara terang benderang siapa aktor intelektual di balik peristiwa tersebut, sehingga tidak ada ruang bagi manipulasi politik maupun pembiaran terhadap pelanggaran hukum.
Pernyataan Sikap
1. KAMMI Riau secara tegas mendukung Penegakan Supremasi Sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
2. KAMMI Riau meminta Presiden RI segera membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut dugaan makar dalam aksi kerusuhan akhir Agustus 2025.
Dengan dua sikap tegas ini, KAMMI ingin menegaskan bahwa menjaga demokrasi bukan sekadar retorika, melainkan tanggung jawab bersama. Supremasi sipil harus ditegakkan agar Indonesia tidak kembali terseret ke dalam bayang-bayang otoritarianisme, sementara investigasi independen adalah jalan untuk memastikan kebenaran tidak dikubur oleh kepentingan politik jangka pendek.
